Membuat SPJ || 2

A. Pendahuluan

 Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan saya hari ini yaitu membatu Ibu Hari untuk melanjutkan membuat SPJ.


B. Latar Belakang

Adanya tugas dari bu hari yang perlu diselesaikan dengan cepat.

C. Maksud dan Tujuan

Membantu ibu hari yang sedang kita latih dasar komputer

D. Jangka Waktu
-

E. Pembahasan


 Dalam dunia organisasi setiap program kerja harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan pada pihak yang berwenang. Biasanya dibutuhkan laporan pertanggungjawaban.

Laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan, yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) subsidi program Kementerian Negara dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu:

    SPJ Penggunaan Dana yang diberikan oleh Negara (APBN);
    SPJ Penggunaan Dana yang diberikan oleh Daerah (APBD).

Pencairan subsidi program dilakukan oleh lembaga tempat penerima yang proposalnya disetujui untuk didanai. Dasar pencairan subsidi program adalah surat perjanjian antara pejabat lembaga penerima atau yang mewakili dengan pejabat pembuat komitmen program insentif sesuai dengan jumlah proposal yang disetujui pada Surat Keputusan tetang Penetapan Proposal subsidi program yang didanai.

Bagi lembaga yang menerima subsidi program baik dari  Kementerian Negara maupun Anggaran Daerah wajib mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Pencairan dana dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penarikan yaitu:

1.     Tahap pertama sebesar 30%,
2.     Tahap kedua sebesar 50%, dan
3.     Tahap ketiga atau terakhir sebesar 20% dengan masa berlakunya perjanjian selama 10 (sepuluh) bulan.

Semua dana dari subsidi program akan dikenaka pajak berupa PPN dan PPh yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan akan dilakukan oleh Kementerian Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Banyak subsidi program yang di adakan oleh pemerintah diantaranya:

1.     Program Kecakapan Hidup (PKH).
2.     Program Kursus Para Profesi (KPP).
3.     Program Kursus Wirusaha Kota (KWK).

Proses SPJ tersebut tentu akan menyita waktu bagi para penerima dana,  untuk itu agar pelaksanaan kegiatan program insentif berjalan sesuai yang diharapkan akan lebih baik bila penerima program insentif menugaskan staf administrasi yang khusus menangani SPJ terutama bagi lembaga-lembaga yang menerima program insentif lebih dari 1 (satu) proposal.

Berikut Contoh Tampilan Pembuatan SPJ :

F. Kesimpulan

Ternyata pembuatan SPJ itu harus sesuai dengan apa yang sudah tertera.


G. Referensi

Ibu Hari